Anti Politisi Busuk

Anti Politisi Korupsi: Jangan Pilih Politisi Korup!"
negeri ini harus diperbaiki dgn memebebaskan politisi dari politisi yg korup



Selengkapnya...

Rizal Malik R Ferdian Andi R INILAH.COM, Jakarta – Terungkapnya borok anggota parlemen yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK semakin menegaskan bahwa sistem keuangan partai politik telah dikondisikan untuk tidak transparan, bahkan cenderung sengaja ditutup-tutupi. Ini terjadi karena ketidakjelasan ideologi dan platform partai politik. “Karena tidak jelas ideologi dan platformnya, maka tidak jelas juga siapa pendukung parpol tersebut. Harusnya pendanaan parpol dari para konstituen,” tegas Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Rizal Malik kepada INILAH.COM, Selasa (15/7) di Jakarta. Kondisi ini diperparah dengan biaya politik di Indonesia yang cukup mahal, sehingga sangat rentan bagi masuknya dana parpol ilegal. Selain itu, kata Rizal, relasi eksekutif dan legislatif juga tak jarang membuahkan transaksi dan konspirasi ilegal. Bagaimana seharusnya dana parpol dihimpun dan dikelola, berikut ini wawancara lengkapnya: Bagaimana sebenarnya cara mendesain pendanaan parpol? Pertama, harus jelas konstituen dan pendukung partai politik bersangkutan, karena seharusnya sumber pendaaan parpol dari para anggota dan para pendukungnya. Jadi saya kira persoalan dari parpol kita sekarang, adalah karena ideologi dan platform yang tidak jelas maka konstituen dan keanggotaannya pun tidak jelas. Dukungan bagi parpol harusnya dimulai dari kejelasan ideologi dan platform. Kedua, karena parpol adalah institusi publik dan menggunakan dana publik, maka keuangan parpol seharusnya transparan dan akuntabel. Jadi partai politik harus diaudit oleh akuntan publik dan laporannya harus diketahui oleh publik. Saya kira itu menjadi salah satu cara untuk mengurangi politik uang. Realitas menunjukkan ternyata berpolitik membutuhkan biaya yang tidak kecil. Jadi bagaimana dengan kondisi ini? Sebetulnya kenapa ongkos pemilu dan pilkada jadi mahal, terutama karena dalam strukturnya pembiayaan iklan dan konsultan politik yang sangat tinggi. Sekarang kenapa calon gubernur harus memasang iklan di stasiun televisi nasional. Seharusnya, cagub tersebut jika ingin dikenal oleh calon pemilihnya, pasang iklan di media lokal saja, tidak perlu hingga di media nasional. Terlebih saat ini, politisi Indonesia mulai tergantung kepada konsultan politik atau lembaga polling untuk melihat kepopuleran mereka. Itu adalah ongkos yang akan menjadikan pilkada dan pemilu sewmakin mahal. Bagaimana caranya agar biaya politik jadi murah, sehingga masuknya dana haram dapat diminimalisir? Seharusnya orientasi calon lebih difokuskan ke konstituen lokal. Jika Anda calon DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat, maka Anda cukup beriklan di media lokal saja. Selain itu, bisa dipikirkan, kalau setiap calon atau partai politik diberi kesempatan untuk berkampanye di televisi tanpa biaya. Dengan cara ini, maka akan menurunkan pembiayaan pemilu dan pilkada. Parpol tidak perlu menjadi calon yang memaksa para kandidat untuk setor uang ke parpol. Dari kasus yang melibatkan sejumlah anggota parlemen, tampak jelas bahwa ruang permainan muncul di saat mereka membahas sebuat keputusan maupun perundang-undangan. Bagaimana menutup celah konspirasi eksekutif dan legislatif tersebut? Persoalannya karena DPR saat ini memiliki kekuasaan yang sangat besar. Harusnya DPR yang sebagai lembaga pengawasan politik tidak perlu mengawasi keuangan pembanguan dan lain-lain. Tapi yang mereka awasi adalah apakah keuangan program eksekutif sesuai dengan kepentingan rakyat atau tidak. Saat ini DPR seakan-akan menggantiakn Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) di dalam fungsi pengawasan mereka. Selain itu dalam penyusunan undang-undang, seharusnya saat ini dibuat sangat transparan. Jadi transparansi dan akuntabilitas anggota parlemen dan partai politik menjadi satu agenda penting. Merujuk hasil penelitian dari Transperancy International Indoensia (TII) selama 2004-2007 yang menempatkan parpol dan parlemen sebagai lembaga publik terkorup, apa sebenarnya alasan responden? Masyarakat itu memang melihat berdasarkan informasi dan pengalaman mereka. Dengan pemberitaan penangkapan anggota parlemen seperti sekarang ini, ada kemungkinan posisi parpol dan parlemen akan naik lagi. Bagaimana tanggapan Anda atas rumor bahwa pembongkaran beberapa kasus DPR saat ini adalah bagian dari grand desain untuk melemahkan posisi DPR agar kembali seperti era Orde Baru sebagai juru stempel saja? Mungkin tidak. Tapi saat ini DPR memang sangat keterlaluan, memalukan, jadi memang harus didekonstruksi. Tapi saya kira, pendulum ini terus bergerak dari satu titik ekstrim menuju titik ekstrim yang lain. Mungkin akan bergeser pada titik yang tengah, sehingga perimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif akan tercipta. Bisa saja, muncul di era parlemen baru lima tahun yang akan datang. Tapi saya cukup optimis, karena pemilih Indonesia cukup cerdas, yang akan menggusur politisi korup dan buruk untuk tidak duduk lagi di Senayan. [P1]
Selengkapnya...

Sepuluh Kasus di 2008 Terindikasi Korupsi

SAMARINDA - Perjalanan tahun 2009 belum genap sebulan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima sedikitnya 7 laporan dugaan korupsi yang dilakukan masyarakat Kaltim.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Mochammad Jasin, saat ditemui usai menyaksikan penandatanganan pakta integritas di Lamin Etam, Kamis (22/1) kemarin mengatakan, dari ketujuh laporan yang masuk tersebut, hingga kini belum ada yang ditindaklanjuti. "Sebab sampai sekarang, kami masih terus menerima laporan. Apalagi, laporan-laporan tersebut baru dilaporkan sejak beberapa hari lalu. Makanya belum ada yang ditindaklanjuti," ujar Mochammad Jasin.

Ditanya lebih jauh mengenai rincian pelaporan itu, Mochammad Jasin belum bisa membeberkannya secara rinci. "Siapa saja dan apa saja yang dilaporkan kami belum ke tahap itu. Sampai sekarang kami hanya sebatas menerima laporan," lanjutnya.

Ia mengatakan, dibanding daerah lainnya, Kaltim termasuk provinsi tertinggi dengan jumlah laporan kasus korupsi yang masuk. Jika sampai saat ini sudah 7 pelapor, untuk 2008 lalu Mochammad Jasin mengakui total laporan yang pihaknya terima dari masyarakat Kaltim mencapai 199. Dari total laporan tersebut, 10 diantaranya terindikasi melakukan korupsi. Bahkan 2 laporan, sudah memiliki bukti yang kuat.

"Dalam menerima dan mendalami setiap laporan, kami melakukannya secara hati-hati. Harus dilengkapi bukti yang kuat dan akurat sebelum menjerat tersangka. Hal ini untuk mencegah mentahnya dakwaan yang kami lakukan saat proses persidangan. Makanya, sampai sekarang belum ada kasus yang kami tangani di SP3 (Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara. Red)," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, maraknya korupsi yang masih terjadi di sejumlah daerah, ditengarai karena berbagai faktor. Salah satu celah yang paling rawan terjadinya korupsi adalah pada proses pengadaan barang dan jasa. Ia menilai, selama ini peraturan yang mengatur tentang proses pengadaan barang dan jasa di daerah, sangat memungkinkan seorang pejabat melakukan tindakan melawan hukum. "Itulah yang saat ini kami dalami. Sistem pengadaan barang dan jasa di daerah, masih banyak celah untuk melakukan penyimpangan," tukasnya.

Selain itu, berdasarkan kategori kelembagaan, Mochammad Jasin mengakui, legislatif dan eksekutif memiliki perbedaan dalam melakukan korupsi."Jika legislatif biasanya memanipulasi perjalanan dinas dan melebihkan anggaran yang termasuk ke dalam rumah tangga DPR atau DPRD. Sementara kalangan eksekutif kerap memanipulasi laporan penggunaan anggaran," pungkasnya.

Bahkan diakuinya, saat ini KPK tengah melakukan penelitian terhadap 7 instansi di pusat yang diindikasikan melakukan manipulasi laporan penggunaan APBN. "Meski untuk sementara lembaga yang terindikasi masih di pusat, tidak menutup kemungkinan instansi daerah juga banyak yang melakukan hal serupa. Ini sudah menjadi salah satu prioritas kami ke depan," pungkasnya.(ara/kpnn)
Selengkapnya...