Anti Politisi Busuk

Rizal Malik R Ferdian Andi R INILAH.COM, Jakarta – Terungkapnya borok anggota parlemen yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK semakin menegaskan bahwa sistem keuangan partai politik telah dikondisikan untuk tidak transparan, bahkan cenderung sengaja ditutup-tutupi. Ini terjadi karena ketidakjelasan ideologi dan platform partai politik. “Karena tidak jelas ideologi dan platformnya, maka tidak jelas juga siapa pendukung parpol tersebut. Harusnya pendanaan parpol dari para konstituen,” tegas Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Rizal Malik kepada INILAH.COM, Selasa (15/7) di Jakarta. Kondisi ini diperparah dengan biaya politik di Indonesia yang cukup mahal, sehingga sangat rentan bagi masuknya dana parpol ilegal. Selain itu, kata Rizal, relasi eksekutif dan legislatif juga tak jarang membuahkan transaksi dan konspirasi ilegal. Bagaimana seharusnya dana parpol dihimpun dan dikelola, berikut ini wawancara lengkapnya: Bagaimana sebenarnya cara mendesain pendanaan parpol? Pertama, harus jelas konstituen dan pendukung partai politik bersangkutan, karena seharusnya sumber pendaaan parpol dari para anggota dan para pendukungnya. Jadi saya kira persoalan dari parpol kita sekarang, adalah karena ideologi dan platform yang tidak jelas maka konstituen dan keanggotaannya pun tidak jelas. Dukungan bagi parpol harusnya dimulai dari kejelasan ideologi dan platform. Kedua, karena parpol adalah institusi publik dan menggunakan dana publik, maka keuangan parpol seharusnya transparan dan akuntabel. Jadi partai politik harus diaudit oleh akuntan publik dan laporannya harus diketahui oleh publik. Saya kira itu menjadi salah satu cara untuk mengurangi politik uang. Realitas menunjukkan ternyata berpolitik membutuhkan biaya yang tidak kecil. Jadi bagaimana dengan kondisi ini? Sebetulnya kenapa ongkos pemilu dan pilkada jadi mahal, terutama karena dalam strukturnya pembiayaan iklan dan konsultan politik yang sangat tinggi. Sekarang kenapa calon gubernur harus memasang iklan di stasiun televisi nasional. Seharusnya, cagub tersebut jika ingin dikenal oleh calon pemilihnya, pasang iklan di media lokal saja, tidak perlu hingga di media nasional. Terlebih saat ini, politisi Indonesia mulai tergantung kepada konsultan politik atau lembaga polling untuk melihat kepopuleran mereka. Itu adalah ongkos yang akan menjadikan pilkada dan pemilu sewmakin mahal. Bagaimana caranya agar biaya politik jadi murah, sehingga masuknya dana haram dapat diminimalisir? Seharusnya orientasi calon lebih difokuskan ke konstituen lokal. Jika Anda calon DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat, maka Anda cukup beriklan di media lokal saja. Selain itu, bisa dipikirkan, kalau setiap calon atau partai politik diberi kesempatan untuk berkampanye di televisi tanpa biaya. Dengan cara ini, maka akan menurunkan pembiayaan pemilu dan pilkada. Parpol tidak perlu menjadi calon yang memaksa para kandidat untuk setor uang ke parpol. Dari kasus yang melibatkan sejumlah anggota parlemen, tampak jelas bahwa ruang permainan muncul di saat mereka membahas sebuat keputusan maupun perundang-undangan. Bagaimana menutup celah konspirasi eksekutif dan legislatif tersebut? Persoalannya karena DPR saat ini memiliki kekuasaan yang sangat besar. Harusnya DPR yang sebagai lembaga pengawasan politik tidak perlu mengawasi keuangan pembanguan dan lain-lain. Tapi yang mereka awasi adalah apakah keuangan program eksekutif sesuai dengan kepentingan rakyat atau tidak. Saat ini DPR seakan-akan menggantiakn Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) di dalam fungsi pengawasan mereka. Selain itu dalam penyusunan undang-undang, seharusnya saat ini dibuat sangat transparan. Jadi transparansi dan akuntabilitas anggota parlemen dan partai politik menjadi satu agenda penting. Merujuk hasil penelitian dari Transperancy International Indoensia (TII) selama 2004-2007 yang menempatkan parpol dan parlemen sebagai lembaga publik terkorup, apa sebenarnya alasan responden? Masyarakat itu memang melihat berdasarkan informasi dan pengalaman mereka. Dengan pemberitaan penangkapan anggota parlemen seperti sekarang ini, ada kemungkinan posisi parpol dan parlemen akan naik lagi. Bagaimana tanggapan Anda atas rumor bahwa pembongkaran beberapa kasus DPR saat ini adalah bagian dari grand desain untuk melemahkan posisi DPR agar kembali seperti era Orde Baru sebagai juru stempel saja? Mungkin tidak. Tapi saat ini DPR memang sangat keterlaluan, memalukan, jadi memang harus didekonstruksi. Tapi saya kira, pendulum ini terus bergerak dari satu titik ekstrim menuju titik ekstrim yang lain. Mungkin akan bergeser pada titik yang tengah, sehingga perimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif akan tercipta. Bisa saja, muncul di era parlemen baru lima tahun yang akan datang. Tapi saya cukup optimis, karena pemilih Indonesia cukup cerdas, yang akan menggusur politisi korup dan buruk untuk tidak duduk lagi di Senayan. [P1]