Anti Politisi Busuk

Iklan korupsi Partai Demokrat lucu dan aneh

Tanggal :09 Dec 2008

Sumber :
Harian Terbit
JAKARTA - Di tengah perayaan Hari Anti Korupsi se-dunia yang jatuh hari ini,
Selasa (9/12), sejumlah politisi partai politik dan pengamat 'menggugat' iklan
antikorupsi yang dipasang Partai Demokrat (PD) di sejumlah media massa. Kepada
Harian Terbit, mereka menilai, iklan itu aneh, lucu, tidak punya makna, bahkan
menyesatkan publik.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua DPP Partai Hanura Indro
Tjahyono, dan capres dari jalur independen Fajroel Rahman menilai, iklan PD itu
merupakan kampanye politik yang tidak mendidik.

Bahkan, Indro dan Fajroel mengatakan, iklan itu lucu, aneh dan menyesatkan.
Keduanya mengatakan, dalam pemberantasan korupsi, pemerintahan SBY gagal, jadi
PD tidak boleh mengklaim sebuah keberhasilan pemerintahan SBY. Keberhasilan
pemberantasan korupsi itu atas tuntutan dan desakan rakyat, bukan karena
kemauan awal dari pemerintahan
SBY.

Fajroel, yang juga ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan
menyatakan, kampanye politik saja dan tidak bermanfaat, karena tidak
menunjukkan prestasi (SBY). "Penetapan dan penahanan besan SBY, Aulia Pohan,
bukan prestasi dari SBY, tapi prestasi KPK," paparnya.

Ia mengatakan, kalau mau berprestasi, SBY seharusnya perintahkan Kejaksaan
Agung yang menangkap. Misal pejabat tinggi dan para menterinya yang terlibat
sejumlah kasus korupsi. "PD dan SBY jangan mengklaim dan memanfaatkan prestasi
lembaga lain yang bukan di bawahnya. Jujur saya katakan, SBY tidak memiliki
prestasi dalam pemberantasan korupsi," tandasnya.

Indro juga mengemukakan, jangan karena ditangkapnya besan SBY, Aulia Pohan
(tersangka dana BI ke DPR) disebut suatu keberhasilan memberantas korupsi, ya
konyol. "Aulia Pohan bukan ukuran keberhasilan. Kalau SBY mau berhasil, tangkap
dong sejumlah menteri yang terlibat kasus korupsi, jangan dibiarin
lolos," ujar Indro.

Fajroel juga menyatakan senada. "Keterlibatan Menhut MS Kaban dan Meneg
PPN/Kepala Bappenas Paska Suzetta dalam kasus korupsi hutan lindung dan dana BI
ke DPR kan sudah 'terang benderang', tapi kan mereka masih tetap bebas. Kalau
SBY berani adili dong mereka."

Fadli Zon mengatakan, iklan PD itu bagian dari kampanye politik, dan tidak
memiliki makna apa-apa. "Selama ini lembaga yang paling serius menangani kasus
korupsi adalah KPK. Ini dibuktikan dengan banyaknya para pejabat yang terbukti
melakukan korupsi dan harus berurusan dengan hukum. Dan ini adalah keberhasil
rakyat. Jadi, jangan suka mengklaim itu keberhasil seseorang," ujar Fadli.

Iklan itu syarat muatan politis. "Korupsi jangan dipolitisir. "Antikorupsi
tanpa pandang bulu memang sangat penting dan itu harus, tetapi kenapa baru
sekarang, selama ini kemana saja? Kan seharusnya sudah dari dulu," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Golkar
Firman Subagyo mengatakan, dibanding pemerintahan sebelumnya harus diakui
pemerintahan SBY-JK sangat gencar memberantas korupsi, dan sejumlah pejabat
sudah ditangkap. "Dulu, mana pernah ada jenderal, pejabat BI, dan mantan
menteri yang ditangkap dalam kasus korupsi. Jadi, iklan PD itu wajar saja,"
ujarnya.

Namun, Firman mengatakan, bukan hanya PD yang bisa mengklaim keberhasil
pemberantasan korupsi itu, Golkar juga turut andil di dalamnya. "Golkar justru
lebih maju dalam pemberantasan korupsi, karena sejumlah kader Golkar yang
terlibat sudah kami berikan tindakan tegas, dan sudah dihukum," paparnya.

Anggapan iklan tersebut sebagai kampanye dibantah Ketua DPP PD Anas
Urbaningrum. "Iklan itu bertujuan untuk mengajak seluruh komponen bangsa ikut
memberantas korupsi. Dan komitmen kami memang memberantas korupsi," kata Anas.

Menurutnya, kampanye antikorupsi adalah kebutuhan objektif bangsa. "Gak salah
kan sebuah popularitas dilakukan
karena melakukan hal yang baik. Untuk semua itu kita serahkan kepada rakyat
untuk menilainya," papar Anas.

Di sejumlah media massa PD memasang iklan menyambut Hari Antikorupsi Sedunia
yang materi iklan itu antara lain "Katakan tidak pada korupsi". Pada iklan itu
disebutkan, korupsi menghancurkan supremasi hukum, melemahkan tatanan
pemerintahan, menggerogoti sendi-sendi demokrasi dan merusak moral bangsa.

Dalam iklan juga disebutkan, Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi.
Tanpa pandang bulu! (pnb